BLSM. DEMI MASYARAKAT ATAU DEMI PARTAI POLITIK

Pada dasarnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sangat bernilai positif bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu atau benar-benar miskin, namun kesempatan ini dimanfaatkan oleh partai politik yang ingin mendapat pencitraan baik dari rakyat yang mendapatkan BLSM. Disamping itu kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM disahkan juga, dengan dalih penghematan APBN pemerintah tega menjadikan rakyat sebagaikorban.

Sebagai pelipur lara atau daya tarik, pemerintah mengucurkan dana BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) sebesar Rp.150.000 perkepala keluarga. Pemerintah berharap dampak kenaikan harga BBM mampu diredam dengan adanya BLSM, raskin, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan dan program infrastruktur dasar khususnya di pedesaan.

BLSM menjadi realita bahwa sebagian orang berpendapat tidak efektif,

1.      Sistem pendataan yang tidak akurat menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran

2.      Dalam menghadapi pemilu 2014, kebijakan BLSM bernuansa politis

3.      BLSM tidak memberikan solusi, bahkan tidak dapat mencegah inflasi

4.      BLSM berpotensi menimbulkan konflik dimasyarakat karena skala yang terbatas

5.      BLSM dinilai memiliki sistem yang sama dengan BLT.

Lebih dari itu, meski harga BBM di naikan namun subsidi tetap saja dalam angka Rp120 triliun akibat konsumsi yang meningkat, serta ditambah BLSM berkisar antara Rp180 triliun. Nampak terkihat permainan kebijakan member bersubsidi. Hal ini dapat menimbulkan peluang pencurian dan korupsi serta penyelundupan BBM dapat menjadi suatu hal yang dilestarikan dan dilanjutkan.